Aktivis VS Gubernur

MATARAM, Rabu, 22/04/2026

Langkah hukum Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, yang melaporkan aktivis NTB Care (RWB) ke Polda NTB atas dugaan pelanggaran data pribadi, kini berbuntut panjang. Alih-alih memberikan efek jera, tindakan tersebut justru memicu gelombang perlawanan baru dari kalangan aktivis dan pengamat kebijakan publik.

Konflik yang bermula dari penyebaran nomor kontak Gubernur kepada awak media untuk keperluan konfirmasi kebijakan ini, kini bergeser menjadi bola liar yang menyasar integritas pengelolaan anggaran daerah.

Dari "Doxing" ke Dugaan Korupsi

Eskalasi perseteruan ini mencapai puncaknya ketika kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam **Batu Lanteh Corruption Watch (BCW)** secara resmi melaporkan balik dugaan penyalahgunaan anggaran di RSUD Provinsi NTB ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat menilai munculnya laporan ke KPK ini merupakan respons sistematis atas apa yang mereka sebut sebagai "upaya pembungkaman" oleh penguasa. Strategi "banding kasus" ini menunjukkan bahwa para aktivis kini tidak lagi sekadar bertahan, melainkan mulai membongkar celah-celah administratif di tubuh pemerintahan sebagai bentuk perlawanan moral.

Salah Skala Prioritas?

Kritik tajam datang dari berbagai elemen yang menyayangkan sikap Gubernur. Sebagai pucuk pimpinan daerah, Lalu Muhamad Iqbal dianggap terlalu reaktif dalam meladeni persoalan teknis komunikasi dengan aktivis, sementara persoalan substansial pembangunan justru terbayangi oleh polemik hukum.

"Sangat disayangkan jika energi seorang Gubernur habis hanya untuk urusan laporan polisi terkait nomor telepon. Ini adalah bentuk ketimpangan relasi kuasa, di mana instrumen negara digunakan untuk menekan warga yang kritis," ujar salah satu pengamat kebijakan di Mataram.

Aktivis Semakin Berani

Sentimen publik yang berkembang menunjukkan adanya pergeseran simpati. Para aktivis kini mendapatkan "panggung moral" dan terlihat semakin solid. Di sisi lain, posisi Gubernur justru semakin terjepit karena harus menghadapi audit publik yang jauh lebih luas—tidak lagi sekadar masalah privasi, melainkan transparansi anggaran rakyat.

Dinamika ini menjadi pelajaran penting bagi kepemimpinan di NTB. Jika pendekatan hukum terus dikedepankan untuk menjawab kritik, maka "perang terbuka" antara pemerintah dan masyarakat sipil dikhawatirkan akan terus menguras energi birokrasi, yang pada akhirnya dapat menghambat roda pemerintahan di Bumi Gora.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu perkembangan hasil pemeriksaan di Polda NTB serta tindak lanjut KPK atas laporan yang dilayangkan oleh BCW.

Artikel di atas menyoroti fenomena *Backfire Effect*—di mana langkah penguasa justru memperkuat posisi lawan. Fokus utamanya adalah bagaimana sebuah isu privasi yang kecil bisa bertransformasi menjadi isu korupsi yang besar akibat komunikasi politik yan

g kurang tepat.